JAMBI - Disaksikan langsung oleh Wakapolda Jambi Brigjen Yudawan Roswinarso, Senin (10/1), konflik antara kelompok Orang Rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) dengan security perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Primatama Kreasi Mas (PKM) di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, berakhir damai.
Difasilitasi pemerintah daerah, perdamaian Senin itu diselenggarakan melalui sebuah acara syukuran adat yang digelar di Kantor Kecamatan Air Hitam.
Turut hadir antara lain Bupati Sarolangun Cek Endra, Kapolres Sarolangun Ajun Komisaris Besar Anggun Cahyono, Dandim 0420/Sarko Letkol Inf Tomi Radya Diansyah Lubis, unsur pimpinan Lembaga Adat setempat, sejumlah pimpinan kelompok Orang Rimba Air Hitam, dan LSM Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi yang selama ini intens melakukan pendampingan kehidupan Orang Rimba di Jambi.
Syukuran adat perdamaian dari konflik berlatarbelakang aksi kekerasan dari security PT PKM dan penembakan senjata api rakitan (kecepek) oleh tiga Orang Rimba beberapa waktu lalu itu, ditandai dengan penandatangan perjanjian dan deklarasi damai.
Deklarasi yang ditandatangani perwakilan masyarakat Melayu H. Abdul Majid, warga eks transmigrasi Sunaryo, dan pemuka Orang Rimba Jailani, menyatakan akan senantiasa menjalani hidup rukun berdampingan, dan saling menjaga persatuan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Wakapolda Jambi Brigjen Yudawan Roswinarso mengatakan terselenggaranya syukuran damai Senin itu merupakan wujud kepedulian pemerintah kepada warga Orang Rimba (SAD), supaya ke depannya dapat beraktivitas dengan tenang dan aman dan hidup rukun dengan masyarakat umum di sekitar mereka.
Yudawan menegaskan, Polri dan TNI selama ini sangat perhatian terhadap Orang Rimba, yang juga merupakan bagian anak bangsa Indonesia. Bukti perhatian dimaksud, sebut Yudawan ditandai dengan direkrutnya beberapa orang generasi muda SAD bergabung dengan institusi TNI maupun menjadi anggota Polri.
Yudawan menyebut contoh, pemuda SAD yang direkrut atas nama Bripda Perbal (anggota Polri) dan Pratu Budi (TNI AD).
“Tujuannya, agar Suku Anak Dalam mengetahui dan meyakini bahwasanya warga SAD memiliki hak yang sama untuk menjadi abdi negara, ” kata Yudawan.
Sementara itu, KKI Warsi mengapresiasi langkah pemerintah dan jajaran, khususnya pihak Polri dan TNI yang mengupayakan penyelesaian konflik secara damai ini.
“Langkah damai ini diharapkan akan menjadi penyelesaian konflik dan diharapkan ke depan tidak ada lagi muncul, ” ujar Manager Komunikasi KKI Warsi Sukmareni. (UTI)